Dengan pelbagai ragam suara, dalam keadaan yang berbeda-beda
dan oleh berbagai golongan rakyat, tujuan politik kita sudah dinyatakan yaitu
kemerdekaan nasional. Tentang tujuan akhir ini, orang di seluruh Indonesia
telah bulat sepakat. Hanya tentang jalan yang akan ditempuh serta alat-alat
yang akan dipakai, berlain-lainan pendapat orang.
Pertukaran susunan negara feodalistis ke kapitalistis yang
cepat dan tidak sesuai dengan kemauan alam menyebabkan bangsa Indonesia berubah
cepat cara berpikirnya. Tetapi, perubahan cara berpikir ini biasanya tertinggal
dari perubahan ekonomi. Umumnya bangsa kita secara lahiriah tampak modern sesuai
dengan zaman kapitalis tetapi cara berpikirnya masih kuno, masih tinggal di
zaman dahulu, seperti masih menganut Mahabarata, Islam, dan berbagai macam
takhayul dan kepercayaan kepada hantu, jin, kesaktian gaib, batu keramat dan
lain-lain. Mereka masih terus seperti anak-anak dan berpikiran fantastis.
Kekalahan dalam persaingan ekonomi dengan kapital Barat yang
lebih kuat itu menyebabkan terbitnya pikiran tidak betul dan anarkistis
(melanggar peraturan) tidak melihat sesuatu dalam sifatnya yang sebenarnya. Ini
terjadi terutama di kalangan penduduk dusun-dusun kecil yang baru dikalahkan
dan digencet dan sebagian dari kaum buruh industri dan pertanian yang masih
muda yakni mereka yang baru dirampas miliknya.
Sebagaimana perbedaan tingkat dalam industrialisasi demikian
pulalah perbedaan pikiran penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Kita
tunjukkan saja perbedaan kemajuan pikiran antara penduduk Jawa dan
saudara-saudara kita di Halmahera, atau antara saudara-saudara yang ada di
Surabaya dan Semarang yang telah sadar itu dengan penduduk desa yang tidak
berindustri. Di mana kapitalisme tumbuh, serta berurat-berakar, di sana mulai
hiduplah rasionalisme dan pikiran yang sehat serta lenyaplah dengan
perlahan-lahan kepercayaan kepada segala takhayul. Jadi, psikologi dan ideologi
jiwa dan akal rakyat bangsa Indonesia sejalan dengan kecerdasan kapitalisme
yang senantiasa berubah-ubah. Yang lama lenyap dan yang baru menjadi cerdas.
Sukar sekali membawa sekalian perbedaan pikiran yang sedang
dalam transformasi itu kepada satu cita-cita yang sama membangun dan tak
berubah. Karena itu pekerjaan yang berat sekali bagi kaum revolusioner akan
membawa seluruh rakyat Indonesia kepada garis-garis yang sesuai dan selaras
dengan aksi-aksi marxistis. Ia mudah tergelincir menjadi tindakan cari untung,
anarki, dan mempercayai jimat-jimat.
Sampai waktu ini belum ada satu partai yang pandai menarik
satu garis yang cocok dengan keadaan-keadaan yang ada di Indonesia dan memimpin
rakyat kita di sepanjang garis itu. Beberapa partai berturut-turut tersesat di
jalan yang tidak membawa ke tujuan.
Mempercayai jalan parlementer yang tenteram, yakni meretas
jalan kemerdekaan Indonesia dengan cara berebut kursi dalam Dewan Rakyat dan
meminta-minta supaya diberikan kekuasaan politik, kita namai "percobaan
untung-untungan" yang menyesatkan. Percobaan ini hanya dapat dipikirkan
secara teoretis dan praktis di dalam negeri jajahan yang mempunyai borjuasi
bumiputra. Kerja bersama yang jujur dengan golongan penjajah Belanda di luar
atau di dalam Dewan Rakyat adalah pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.
Tidak dimaksudkan bahwa kita selamanya membelakangi Dewan
Rakyat. Sebaliknya, bila besok atau lusa kita mendapat kesempatan melalui jalan
pemilihan yang langsung untuk menduduki Dewan Rakyat, kewajiban kitalah
memasukinya. Sungguh kita berbuat keliru dan penakut bila tidak bertindak
begitu. Tetapi, belum semenit juga kita bermaksud bekerja bersama di dalam
Dewan Rakyat dengan perampok gula, pencuri minyak dan penyamun getah, kita
terpaksa memasukinya, menentang, melakukan aksi oposisi dengan penuh
keberanian, dan memecahkan topeng mereka. Kita pergunakan Dewan Rakyat sebagai
"Pengadilan Rakyat" dan kita rintangi tindakan pemerintah dari dalam.
Dengan berbuat demikian, dapatlah kita sekadarnya mendidik rakyat yang tak
boleh menulis dan bicara politik di luar Dewan Rakyat itu.
Mempergunakan cara yang sangat bertentangan dengan yang
tersebut di atas, kita anggap suatu kebodohan pula karena lebih banyak
merugikan usaha kemerdekaan seperti yang dipikir-pikirkan oleh kebanyakan
bangsa kita. Selama seorang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan
jalan "putch" atau anarkisme, hal itu hanyalah impian seorang yang
lagi demam. Dan pengembangan keyakinan itu di antara rakyat merupakan satu
perbuatan yang menyesatkan, sengaja atau tidak.
"Putch" itu adalah satu aksi segerombolan kecil
yang bergerak diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak. Gerombolan
itu bisanya hanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri tanpa
memedulikan perasaan dan kesanggupan massa. Ia sekonyong-konyong keluar dari
guanya tanpa memperhitungkan lebih dulu apakah saat untuk aksi massa sudah
matang atau belum. Dia menyangka bahwa semua lamunannya tentang massa adalah
benar sepenuhnya. Dia lupa atau tak mau tahu bahwa massa hanya dengar
berturut-turut dapat ditarik ke aksi politik yang keras (secara modern!) dan
pada waktu sengsara serta penuh reaksi yang membabi buta. "Tukang-tukang
putch" lupa bahwa pada saat revolusi ini kapan aksi massa berubah menjadi
pemberontakan bersenjata tak dapat ditentukan berbulan-bulan lebih dulu,
sebagaimana yang dapat dilakukan oleh seorang "tukang-tenung".
“Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai macam
keadaan". Bila tukang-tukang "putch" pada waktu yang telah
ditentukan oleh mereka sendiri, keluar tiba-tiba (seperti Herr Kapp tukang
"putch" yang termasyhur itu), massa tidak akan memberikan pertolongan
kepada mereka. Bukan karena massa bodoh atau tidak memperhatikan, melainkan
karena "massa hanya berjuang" untuk kebutuhan yang terdekat dan
sesuai dengan kepentingan ekonomi.
Tiada satu kemenangan politik pun, hingga sekarang, yang
diperoleh massa (bukan oleh segerombolan militer!) jika tidak dengan aksi
ekonomi atau politik! Kerapkali pada awalnya orang melalui jalan yang sah. Akan
tetapi, karena tukang-tukang putch keluar dari jalan yang sah, yaitu tiba-tiba
memakai kekerasan senjata penggempur pemerintah maka 99 dari 100 kejadian,
mereka ditinggalkan oleh massa sebab mereka dari mula sudah memencilkan diri
dari massa. Demikian juga, 99 dari 100 kejadian, "komplot" putch
dapat diketahui musuh. Rancangan putch selamanya bocor karena setengah
anggotanya tidak sabar dan mereka ceramah atau karena pengkhianatan anggota
yang ketakutan. Atau gerakan mereka dapat dicium mata-mata yang mondar-mandir
di mana-mana.
Membuat putch di negeri, seperti Indonesia (terutama di
Jawa), di tempat kapital dipusatkan dengan rapinya dan dilindungi oleh militer
dan mata-mata ala Barat yang modern – sebaliknya, rakyat masih mempercayai yang
gaib-gaib, takhayul dan dongeng – samalah artinya dengan "bermain
api": tangan sendiri yang akan hangus. Kaum anarkis yang biasanya berkata
bahwa kekuasaan Barat yang kokoh ini dapat dirobohkan dengan beberapa butir
telur "yang meletup" tidak lebih cerdik daripada seorang yang
menembak batu dengan kepalanya.
Hanya "satu aksi massa", yakni satu aksi massa
yang terencana yang akan memperoleh kemenangan, di satu negeri yang berindustri
seperti Indonesia!
Aksi-Massa tidak mengenal fantasi kosong seorang tukang
putch atau seorang anarkis atau tindakan berani dari seorang pahlawan.
Aksi-massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kehendak ekonomi dan
politik mereka. Ia disebabkan oleh kemelaratan yang besar (krisis ekonomi dan
politik) dan siap, bilamana mungkin, berubah menjadi kekerasan. Sebuah partai
yang berdasarkan aksi massa yang tersusun pasti mampu membawa aksi massa yang
memecah pelabuhan yang tenang dan aman.
Sebagian dari aksi massa menunjukkan dirinya dengan
"pemogokan atau pemboikotan". Bila buruh yang berjuta-juta meletakkan
pekerjaannya dengan maksud tertentu (menuntut keuntungan ekonomi dan politik)
niscaya kerugian dan kekalutan ekonomi akibat aksi mereka dapat melemahkan kaum
penjajah yang keras itu.
Menurut kekuatan dan kemenangan kita pada waktu itu,
dapatlah kita memperoleh hak-hak politik dan ekonomi. Di India pemboikotan itu
ternyata adalah pisau bermata dua. Di satu pihak ia sangat merugikan importir
Inggris, di lain pihak ia memajukan perdagangan bumiputra. Di Indonesia
ketiadaan kapital besar bumiputra yang penting itu memberatkan pemboikotan
terhadap perdagangan asing.
Bukan saja kekuasaan besar itu disebabkan oleh ikhtiar
mengumpulkan kapital yang diperlukan, tapi juga meneruskan pemboikotan itu.
Kita mudah memperkirakan bahwa pemboikotan nasional Indonesia yang hebat dan
keras sangat dibenci dan dimusuhi oleh imperialis Belanda yang buas, seperti
dia membenci pemogokan umum.
Akan tetapi, pemboikotan di Indonesia bukanlah pekerjaan
mustahil. Di Pulau Jawa dan di luarnya bukankah banyak kapital bumiputra
kecil-kecil yang kalau dikumpulkan ke dalam koperasi nasional dapat melahirkan
kapital yang sangat besar. Tapi ikhtiar yang serupa itu terlalu banyak meminta
kesadaran, keaktifan dari seluruh lapisan penduduk Indonesia.
Pemboikotan pajak yang dianggap menjadi aksi itu di India
tidak pernah dilakukan karena kekuatiran borjuasi terhadap akibat revolusioner.
Di Indonesia pemboikotan pajak adalah sebuah senjata ekonomi politik yang
sangat sakti.
Tetapi, perbuatan seperti itu berarti "melanggar
undang-undang" dan hanya terjadi dalam keadaan-keadaan revolusioner di
bawah pimpinan satu partai revolusioner yang kuat betul.
Bagian politik dari aksi massa menunjukkan diri dengan
demonstrasi dan di India dengan keengganan kerja bersama mengandung maksud
politik dan ekonomi, menagih pemerintahan sendiri (home rule) dari imperialisme
Inggris. Bagian politiknya berupa tindakan meninggalkan hal-hal sebagai
berikut:
1. badan-badan pemerintahan;
2. pengadilan pemerintahan;
3. sekolah-sekolah pemerintahan; dan
4. polisi dan tentara.
Tindakan yang keempat, karena takut kepada pemberontakan,
tidak pernah dijalankan. Yang pertama sampai yang ketiga tidak cukup lama
dilakukan dan tak cukup memberi hasil. Apakah di Indonesia dapat lebih lama
dijalankan dan lebih berhasil daripada di India? Pertanyaan ini akan kita jawab
kelak dalam satu pembicaraan yang khusus.
Demonstrasi politik ditunjukkan dengan massa yang berbaris
di sepanjang jalan raya dan di gedung rapat, dengan maksud mengajukan protes
dan memperkuat tuntutan politik dan ekonomi dan menunjukkan kepada musuh berapa
besarnya kekuatan kita. "Bila semboyan dan tuntutan" sungguh
diteriakkan oleh massa, demonstrasi politik dapat jadi gelombang hebat, yang
makin lama semakin deras, kuat sehingga meruntuhkan benteng-benteng ekonomi dan
politik dari kelas yang berkuasa.
Di negeri yang berindustri seperti Indonesia,
"aksi-massa", yakni boikot, mogok dan demonstrasi, boleh dipergunakan
lebih sempurna sebagai senjata yang lebih tajam (di India tidak terjadi sebab
bumiputra yang berkapital takut pada pemogokan umum dan kekuasaan politik dari
kaum buruh, ketakutan yang tak berbeda dengan borjuasi Inggris!).
Bila sebuah partai revolusioner berhasil mengerahkan kaum
buruh yang berjuta-juta agar meninggalkan pekerjaannya dan yang bukan buruh
agar tak mau bekerja sama serta seluruh rakyat berdemonstrasi untuk menuntut
hak ekonomi dan politik tanpa melempar sebutir kerikil pun kepada pegawai
pemerintah, niscaya akibat politik moral dari aksi itu sangat besar artinya. Ia
akan mendatangkan keuntungan dalam perjuangan politik dan ekonomi lebih besar
daripada seratus Pemberontakan Jambi atau huru-hara, pembunuhan yang aneh-aneh
dan dikerjakan oleh anggota-anggota "bagian B" dan tukang-tukang
putch yang gagah. Kita tidak boleh melupakan bahwa aksi yang akan kita lakukan
itu sekarang dilarang oleh undang-undang tetapi, tidak ada alasan bagi kita
untuk meninggalkan jalan satu-satunya itu.
Tambahan pula, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah
dapat mempertahankan larangan itu, sekurang-kurangnya jika tidak lekas patah
arang oleh kekalahan kecil seperti yang sudah-sudah. Hak-hak manusia yang asli
seperti mogok (menolak penjualan tenaga sendiri), boikot (menolak kerja
bersama, membeli atau menjual barang-barang) dan hak berdemonstrasi
(mengumumkan cita-cita) akan lenyap selama-lamanya dari bangsa Indonesia kalau
di belakang tiap-tiap orang Indonesia berdiri seorang serdadu imperialis yang
bersenjata.
Kelebihan aksi massa daripada putch, ialah bahwa dengan aksi
massa perjuangan kita dapat dijaga, sedangkan dengan putch, kita memperlihatkan
iri kepada musuh. Di dalam aksi massa, pemimpin boleh berjalan sekian jauh
menurut kepatutan yang perlu di waktu ini. Ia selamanya dapat menentukan berapa
jauh ia boleh mengadakan tuntutan politik dan ekonomi tanpa tidak menanggung
kerugian besar (pengorbanan mesti ada dalam tiap-tiap aksi massa). Dan ia tidak
kehilangan hubungan dengan massa. Demikian pun, hubungan antara massa itu
sendiri tidak putus. Dengan serangan sekonyong-konyong, yaitu tindakan keras
tukang-tukang putch yang disengaja terhadap musuh, mereka dari awalnya gampang
diserang musuh. Pemimpin aksi massa dengan memegang "peta perjuangan"
di tangannya dapat mempermainkan musuh dengan jalan maju selangkah-selangkah
dan kemudian sekali menggempur habis-habisan.
Aksi massa membutuhkan pemimpin yang revolusioner, cerdas,
tangkas, sabar dan cepat menghitung kejadian yang akan datang, waspada politik.
Ia harus juga bekerja dengan kekuatan nasional yang sudah ada dan tidak
mengharapkan kekuatan yang sekadar lamunan. Selanjutnya, ia harus mengetahui
tabiat massa yang dipimpinnya (mengetahui waktu dan cara bagaimana reaksi
rakyat terhadap kejadian-kejadian politik dan ekonomi).
Ia harus pandai pula bersemboyan yang menyemangatkan rakyat
sehingga mengubah "kemauan massa" menjadi "tindakan massa".
Selain itu, kedudukan politik dan ekonomi mesti diketahuinya betul-betul dan ia
harus pula pandai mempergunakannya tanpa ragu-ragu. Disebabkan kelas yang
berkuasa (pemerintah) mempunyai laskar yang lengkap dan senantiasa siap siaga
maka kecakapan dan ketangkasan pemimpin gerakan modern aksi massa mesti
mempunyai pengetahuan yang praktis tentang politik dan ekonomi dari negeri
serta psikologi rakyat dan kemudian pandai memperhitungkan kejadian kejadian
politik yang akan terjadi. Terlebih lagi, pemimpin itu harus dapat
mempergunakan "waktu" dengan cepat dan benar, juga mempergunakan
sekalian pertentangan di dalam masyarakat kapitalistis (juga di dalam laskar)
yang dapat mendatangkan keuntungan.
Jadi, kalau "tenaga bodoh" (seperti di zaman
feodal) dapat mengadakan putch, seorang pemimpin pergerakan massa yang modern
haruslah seorang manusia cerdas dan bijaksana.
1. Partai dan Sifat-Sifatnya
Apakah yang dinamakan partai? Jika kita mau mengumpulkan dan
memusatkan kekuatan-kekuatan revolusioner di Indonesia dengan jalan aksi massa
yang terencana buat meretas jalan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti
mempunyai satu partai yang revolusioner. Adapun, hingga kini Indonesia belum
mempunyai partai revolusioner, yang ada hanya perhimpunan-perhimpunan dari
orang-orang yang "berlain-lainan" pandangan dan tindakan politiknya.
Satu partai revolusioner ialah gabungan orang-orang yang sama pandangan dan
tindakannya dalam revolusi. Dan sebaik-baiknya perbuatan revolusioner adalah
tiap-tiap anggota bersama, satu dengan lainnya, dipusatkan.
Untuk menghilangkan suatu perasaan yang kurang baik dari
tiap-tiap anggota partai, mestilah tiap-tiap orang diberi hak bersuara,
mengemukakan dan mempertahankan keyakinannya dengan seluas-luasnya. Dan sesuatu
keputusan partai mestilah dianggap sebagai hasil permusyawarahan dan
pertimbangan bersama-sama yang matang dari seluruh anggota. Tiap-tiap
permusyawarahan hendaknya dijalankan dengan secara demokratis yang
sesungguhnya. Tiap-tiap tanda yang berbau birokrasi dan aristokrasi mesti
dicabut hingga ke akar-akarnya. Tetapi, birokrasi dan otokratisme dalam partai
tak dapat dihapuskan dengan "maki-makian" atau dengan menggebrak meja
tetapi dengan membiasakan bertukar pikiran secara merdeka dan kerja sama dari
semua anggota. Tiap-tiap keputusan partai mesti diambil menurut suara yang
terbanyak. Jika satu keputusan sudah diterima oleh suara yang terbanyak,
mestilah suara yang terkecil, meskipun bertentangan dengan keyakinannya, "
tunduk" kepada putusan dan dengan jujur menjalankan keputusan itu. Jika
tidak begitu, niscaya tak akan pernah sebuah partai mencapai tenaga yang
revolusioner. Keputusan yang "setengah betul" tetapi dengan gembira
dikerjakan oleh seluruh barisan lebih baik daripada keputusan yang " bagus
sekali" tetapi dikhianati oleh setengah anggota.
Partai mesti mempunyai "peraturan besi".
Selanjutnya, barulah ia mampu memusatkan tindakan partai. Partai mesti
mempunyai alat-alat revolusioner untuk memeriksa dan memperbaiki segenap
perbuatan anggota. Belumlah mencukupi bila seorang "mengakui setuju"
dengan suatu keputusan atau peraturan partai. Ia mesti membuktikan dengan perbuatan
bahwa ia menjalankan keputusan itu dengan betul dan setia terhadap partai.
Perbuatan itu biasanya adalah, misalnya, mencari kawan dalam surat-surat kabar
partai, kursus, serikat sekerja dan mengerjakan administrasi dan organisasi
partai. Jika ia tak memenuhi hal-hal tersebut atau "terbukti", bahwa
ia tidak setia kepada partai, mestilah dijalankan pendisiplinan. Lebih baik ia
keluar dari partai daripada ia merusak partai atau memberikan teladan busuk
sebagai seorang revolusioner pemalas kepada anggota-anggota yang lain.
2. Program Nasional Kita
Tujuan politik, ekonomi dan sosial yang revolusioner dari
satu partai untuk negeri tertentu dan jalan yang akan dituntut bersama,
diterangkan dengan "program nasional" yang revolusioner. Program itu
ialah penunjuk jalan bagi partai dan harus diakui, dipahamkan, dipertahankan
dan dikembangkan oleh tiap-tiap anggota. Perihal program nasional kita dan
sifat-sifatnya yang umum sudah cukup jelas saya uraikan di dalam brosur Naar de
republik Indonesia dan Semangat Muda (yang masing-masing dikeluarkan bulan
April 1925 dan Januari 1926). Di sini masalah itu tidak akan diuraikan lagi dan
silakan pembaca membaca buku-buku kecil tersebut. Tetapi, demi memudahkan
pembaca, saya lampirkan juga program nasional itu (tidak dengan keterangan) di
belakang buku ini.
3. Tugas dan Organisasi Partai
Partai itu menjalankan tujuan dan pelopor (avantgarde)
pergerakan di segala tingkatan revolusi. Pandangannya lebih jauh dan senantiasa
berjuang di barisan depan sekali dan, karena itu, ia menjadi "kepala dan
jantung" massa yang revolusioner.
Di dalam "revolusi borjuasi" Prancis (1789),
avantgarde terdiri dari borjuasi yang revolusioner dan kaum buruh terpelajar
yang borjuis.
Merekalah yang mengepalai dan memikirkan revolusi itu,
sedangkan kaum buruh industri yang masih lemah dipergunakan sebagai
"tenaga budak", sebagai kuda-kuda. Kejadian seperti ini mungkin juga
terjadi di negeri jajahan yang borjuasi bumiputranya kuat tapi tidak diberi
kekuasaan politik oleh si penjajah sehingga mereka terpaksa menjadi revolusioner.
Di Mesir dan India, pengemudi gerakan kemerdekaan sampai sekarang boleh
dikatakan di tangan kaum intelektual yang borjuis.
Adapun yang berjuang di negeri-negeri kolonial itu terutama
sekali kaum buruh dan tani revolusioner. Di Indonesia borjuasi bumiputra tak
dapat memimpin, moril dan materiel.
Karena kondisi sosial dan ekonomi terlalu lemah, kaum buruh
mesti mendirikan cita-cita dan menyusun laskarnya sendiri. Jika kaum borjuis,
besar atau kecil, di Indonesia mau memasuki massa, mereka jangan berjuang
dengan kapital nasional dan parlementarisme tapi mereka mesti berdiri di atas
asas-asas buruh, nasionalisasi dan pemerintahan buruh dan tani. Mereka mesti_
menjadi kaum buruh terpelajar dan berjuang dengan kaum buruh untuk cita-cita
buruh dan dengan logika.
Jika kaum terpelajar borjuis mau diakui oleh massa sebagai
teman, mereka mestilah berbuat lebih dari kawan-kawannya segolongan yang ada di
Mesir, India dan Tiongkok. Sebagai kelas, tentulah mereka tak dapat berbuat
begitu sebab dirintangi oleh keturunan, pendidikan dan lingkungan mereka
sendiri.
Kelas buruh di Indonesia tak bisa mengharapkan sekalian
buruh terpelajar pada borjuis kita, besok atau lusa, akan menerjunkan diri ke
dalam massa yang sedang berjuang itu. Tetapi beberapa orang dari mereka (tidak
sebagai kelas) "boleh jadi" masuk ke dalam barisan baru sebagai
laskar sukarela. Kaum terpelajar borjuis yang revolusioner jika dengan
mentah-mentah dimasukkan dalam partai buruh yang revolusioner, itu berarti
memborjuiskan kaum buruh kita. Di Indonesia, terutama, hal itu sama artinya
dengan "mengebiri", merampas perasaan revolusioner dan cita-cita yang
lanjut dari kaum buruh. Tak kan mungkin keluar tenaga dari kaum buruh yang
seperti itu. Partai seperti itu, "bukan ikan dan bukan daging", bukan
borjuis revolusioner proletar.
Malahan jika borjuasi Indonesia lebih kuat dan lebih
revolusioner dari sekarang ini, ia tak kan mau dan sanggup berjalan lebih jauh
dari "kemerdekaan politik", yakni merampas kekuasaan politik dari
imperialisme Belanda.
Pemecahan-pemecahan masalah ekonomi dan politik yang radikal
(dimisalkan ada borjuasi Indonesia yang revolusioner dan kuat) hanya dapat
dijalankan dengan merugikan kapital bumiputra itu sendiri. Terhadap pemecahan
itu, borjuasi yang dimisalkan itu niscaya tidak menyetujuinya . Di tiap-tiap
negeri yang terjajah, borjuasi bumiputra yang revolusioner (terhadap
imperialisme) itu dengan segera berubah menjadi reaksioner buruh pada saat
imperialisme dirobohkan. Tujuan akhir dari tiap-tiap borjuasi bumiputra yang
revolusioner adalah "politik" semata-mata. Di India, Tiongkok, Mesir
dan Filipina hal itu sudah berbukti. Begitu pulalah segerombolan kaum borjuis
kecil Indonesia. Di dalam perjuangan politik mereka terhadap imperialisme
Belanda, tersembunyi cita-cita kepada harta dan kekuasan yang lebih besar.
Mereka ingin menjadi tuan-tuan tanah, saudagar kaya raya, bankir dan juga ingin
menjadi gubernur, menteri dan lain-lain. Pendeknya mereka ingin menjadi borjuis
besar, seperti di lain-lain negeri. Nisbah antara kapital dan tenaga, antara
kapitalis dan buruh serta sistem politik, ketiga-tiganya mereka kehendaki
supaya tetap kapitalistis. Dengan menggulingkan imperialisme Belanda, kaum
borjuis kecil Indonesia ingin kelak dapat menjalankan sekalian kekuasaan
politik dan ekonomi terhadap kaum buruh.
Tujuan buruh melewati batas "anti-imperialisme".
Mereka berniat, terang atau kabur, merobohkan kaum kapitalis sama sekali. Kaum
buruh Indonesia menghendaki pemecahan yang radikal di dalam perekonomian,
sosial, politik dan ideologi, sekarang atau nanti. Bila sekiranya kelak sesudah
imperialis Belanda ditentang dan dimusnahkan hingga ke akar-akarnya, meskipun
tak mungkin dalam arti kemenangan nasional semata-mata, niscaya kaum buruh akan
dan mesti memperkuat barisannya melawan borjuasi.
Jadi, borjuasi Indonesia yang kecil, apalagi yang besar
hanya anti-imperialisme saja, sedangkan kaum buruh anti kedua-duanya:
imperialisme dan kapitalisme.
Jadi, buruh Indonesia jika dibandingkan dengan borjuasi
revolusioner menghadapi perjalanan yang jauh lebih panjang sebelum sampai
kemerdekaan sejati. Jadi, semestinyalah mereka lebih giat dan radikal dalam
perjuangan dan sekarang pun sudah begitu, seperti di negeri lain-lain.
"Soal organisasi" berhubungan rapat sekali dengan
cita-cita sosial, ekonomi dan politik, serta tingkatan revolusioner dari
kelas-kelas yang revolusioner. Menurut cita-cita dan "liatnya"
sekalian kelas yang revolusioner, bolehlah kita bagi laskar nasional kita
dalam: (1) barisan pelopor, yaitu terdiri dari kaum buruh industri yang
seinsaf-insafnya dan kaum buruh terpelajar; (2) cadangan yaitu terdiri dari
kaum buruh yang kurang insaf dan bukan kaum buruh yang revolusioner yang di
masa revolusi berjuang di bawah pimpinan dan berdiri di sisi barisan pelopor.
Seringkali hubungan itu ditimbulkan oleh pemusatan kerja.
Pekerjaan partai sehari-hari ialah merapatkan anggota dengan anggota, partai
dengan organisasi "sepupunya", mengurus pembacaan anggota partai,
antara partai dan rakyat seluruhnya. Kadang-kadang hubungan itu didatangkan
pula oleh agitasi yang cocok dan benar.
Agitasi itu mesti didasarkan kepada kehidupan massa yang
sebenarnya. Tak cukup dengan meneriakkan kemerdekaan saja. Kita harus
menunjukkan kemerdekaan dengan alasan yang sebenarnya. Kita harus menerangkan
semua penderitaan rakyat sehari-hari seperti gaji, pajak, kerja berat, kediaman
bobrok, perlakuan orang atas yang menghina dan kejam. Seorang agitator yang cakap
setiap waktu harus siap sedia memecahkan sekalian soal yang bersangkutan dengan
kehidupan materiel Pak Kromo dengan benar dan revolusioner. Ia juga harus
senantiasa bersedia menarik dan memimpin Pak Kromo-Pak Kromo itu kepada aksi
politik dan ekonomi yang memperbaiki kebutuhan materiel mereka. Tak boleh kita
harapkan bahwa massa akan masuk ke dalam perjuangan karena didorong cita-cita
saja!
Massa (di Timur atau di Barat) hanya berjuang karena
kebutuhan materiel yang terpenting. Dengan perjuangan ekonomi, seperti
pemogokan atau pemboikotan serta ditunjang oleh demonstrasi politik, kita akan
dibawa kepada tujuan yang penghabisan!
Segala agitasi mestilah cocok dengan keadaan tiap-tiap
daerah. Penerangan terhadap seorang buruh industri tak boleh disamakan dengan
seorang tani sebab keduanya mempunyai kebutuhan materiel yang lain-lain.
Seorang tani di Jawa pun tak boleh disamakan dengan seorang tani di Sumatera
sebab keduanya mempunyai soal-soal tanah dan ekonomi yang berlainan.
Jika agitasi itu benar nyata dan mengenal segala kebutuhan
rakyat yang tergencet pada tiap-tiap daerah di Indonesia, bilamana program
tuntutan dan semboyan-semboyan kita "sungguh" dipahamkan dan dirasai
oleh seluruh lapisan penduduk, jika pemimpin partai liat, tangkas dan cerdas
mempergunakan sekalian pertentangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia,
niscaya hubungan yang perlu "dengan" — pengaruh yang diinginkan
"atas" dan akhirnya kepercayaan yang dibutuhkan " dari" —
massa dapat diperoleh partai.
Pasal ini sudah lebih panjang daripada maksud kita yang
semula, apalagi bila ditambah pula dengan pembicaraan perihal
"teknik" aksi massa. Pun hal ini mestilah kita serahkan kepada
pembicaraan yang praktis karena kita tidak "menelanjangi" diri di
hadapan musuh dengan membukakan rahasia pun teknik perjuangan kita. Tetapi, di
sini mesti kita peringatkan bahwa soal "persenjataan" — meskipun hal
itu penting sekali serta sangat kuat menarik perhatian kaum revolusioner! —
bagi kita bukanlah soal hidup mati. Ia tunduk kepada soal politik dan organisasi
yang revolusioner. Dengan kata lain bahwa massa yang gembira dalam pimpinan
partai revolusioner yang berdisiplin baja, berkelahi dengan tangan serta suara
nyanyian yang revolusioner, akan merobohkan laskar imperialis sampai ke urat
akarnya.
Sebagai penutup pasal ini, boleh kita tambahkan bahwa bagi
kemenangan revolusioner, perlu dua faktor berikut ini.
1. Faktor "objektif", yaitu sebuah tingkatan dari
tangan produksi dan kemelaratan massa. Tingkatan itu terutama di Jawa dan di
beberapa tempat di Sumatera dalam pandangan kita dianggap cukup.
2. Faktor "subjektif", yaitu kesediaan bangsa
Indonesia yang mesti diwujudkan dalam suatu partai revolusioner yang
"sempurna" (teratur dan matang betul) dan keadaan-keadaan
revolusioner yang baik.
Untuk mencapainya, partai mesti mempunyai disiplin; massa
yang tidak senang itu harus di bawah pemimpinnya. Kemudian dipecah-belah
musuh-musuh dalam dan luar negeri. Lihat seterusnya Menuju Republik Indonesia
pasal "pukulan strategis".
Andaipun partai yang revolusioner tidak dapat diperoleh
dengan pembicaraan-pembicaraan akademis di dalam partai ataupun tak ada
kesempatan bagi bangsa kita yang sengsara dan dihina-hinakan, senantiasa kita
dapat mendorong partai itu ke dalam perjuangan ekonomi dan politik yang besar
ataupun yang menciptakan "disiplin" yang diinginkan yang memberi
pengaruh yang tak dapat ditinggalkan atas massa dan kepercayaan yang dibutuhkan
dari massa serta, selain itu keliatan, kecerdasan dalam perjuangan. Itulah
syarat-syarat yang akan membawa kita pada kemenangan.
Barisan penduduk yang terdiri dari kelas menengah dan
borjuasi yang lemah hanya akan turut berjuang bila terpaksa.
Akan terlampau panjang bila diperbincangkan di sini dengan
panjang lebar perihal satu-dua partai. Maksud kita dengan itu ialah apakah kaum
buruh dan kaum borjuis yang kecil-kecil mesti dihimpunkan dalam
"satu" organisasi nasional dengan "satu" pusat pemimpin
atau dipecah dalam "dua" organisasi dengan dua pemimpin tetapi
bekerja bersama-sama (Pada waktu ini kaum buruh — sebab sistem yang pasti belum
dipakai — boleh dikatakan belum tersusun dalam Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) dan bukan-buruh dalam serikat rakyat. Keduanya mempunyai satu pengurus
besar.).
Bagaimanapun wujud organisasi itu di dalam satu koloni
seperti Indonesia, kaum buruhlah yang paling aktif dan radikal. Organisasi
tidak boleh menghalang-halangi keaktifan itu. Sebaliknya, ia mesti tahu
mempergunakannya dan dapat menghidup-hidupkannya. Organisasi itu semestinya
menjadi gabungan dan pemusatan segala keaktifan kaum buruh.
Semestinya diikhtiarkan supaya kaum buruh sebanyak-banyaknya
duduk di dalam partai dan memegang pimpinan. Partai revolusioner kita akan
berkembang hidup sebesar-besarnya dan sesehat-sehatnya bilamana benih-benih
partai ditanam pada tiap-tiap pusat industri.
Demikianlah jadinya, kedudukan P.K.I. terbatas di dalam
kota-kota, pusat-pusat ekonomi, pengangkutan; dan Serikat Rakyat (S.R.) harus
menjadi partai yang bukan buruh. Selain di kota-kota, di desa-desa pun mestinya
didirikan. Dengan jalan seperti itu, dimasukkanlah api revolusioner ke dalam
P.K.I. dan S.R., kaum buruh yang setengah insaf dan belum insaf sama sekali tak
boleh tinggal di luar organisasi. Mereka mesti diajak masuk ke dalam perjuangan
ekonomi yang setiap waktu berubah menjadi perjuangan; mereka dihimpun dalam
serikat-serikat kerja sebagai barisan cadangan yang berdiri langsung di bawah
pimpinan P.K.I.
Kaum bukan-buruh yang setengah insaf dan yang belum insaf
sama sekali dalam politik dan ekonomi, juga tergencet mesti dihimpun ke dalam
koperasi rakyat yang juga merupakan barisan pembantu yang berdiri langsung di
bawah pimpinan P.K.I. dan S.R.
Demikianlah, P.K.I. mesti mempunyai beberapa organisasi
serikat kerja, koperasi dan serikat rakyat yang tiap-tiap beraksi-massa
langsung berada di bawah pimpinan P.K.I. Organisasi itu — yang semangatnya
dipengaruhi surat-surat kabar partai dan serikat kerja — merupakan laskar
revolusi nasional dalam perjuangan menentang imperialisme dan kapitalisme
Barat.[1]
Jika satu partai revolusioner benar-benar ingin menjadi
pemimpin massa di Indonesia, terlebih dulu partai itu sendiri harus dipimpin
sebaik-baiknya. Organisasi partai ialah kesimpulan dari beberapa susunan
partai. Dengan kata lain, menjadi "tali nyawa" dari partai, menjadi
yang "terpenting", misalnya seperti penyusunan, pelatihan, pendidikan
bagi pemimpin dan anggota-anggotanya. Tambahan pula, partai mesti berhubungan
rapat dengan massa, terutama pada saat yang penting, dengan segala golongan
rakyat dari seluruh Kepulauan Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu,
tak kan ada pimpinan yang revolusioner.
[1] Seorang anggota P.K.I. sedapat mungkin adalah seorang
buruh atau buruh terpelajar (bukan borjuis). Ia harus mengetahui dan pandai
menerangkan komunisme dalam teori dan praktik, taktik nasional dan
internasional. Di atas segalanya, ia harus lebih banyak dan lebih canggih untuk
melakukan pekerjaan revolusioner, yaitu pekerjaan menyusun dan menggalang
pertemanan. Seorang anggota S.R. biasanya adalah bukan buruh, tani, saudagar
atau pelajar (mahasiswa). Ia tak usah melakukan pekerjaan revolusioner sebanyak
yang dikerjakan anggota P.K.I cukuplah jika ideologinya anti-imperialis dan
menghendaki kemerdekaan nasional. Bila dipakai sistem satu partai, kaum buruh
dan bukan buruh dihimpun dalam sebuah organisasi yang revolusioner. Dalam
partai itu, golongan yang lebih "sadar" dan buruh terpelajar merupakan
sayap kiri. Sayap kiri inilah motor pergerakan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar